Contoh Makalah Profesi Kependidikan (PROPEN) – ARSBLOG.ID
Sat. Apr 17th, 2021

ARSBLOG.ID

BERBAGI DAN MENGINSPIRASI

Contoh Makalah Profesi Kependidikan (PROPEN)

19 min read
Setelah sebelumnya sempat memberikan tentang contoh laporan field trip kali ini saya mau sharing lagi tentang makalah propen tentang kode etik, lebih khususnya makalah tentang kode etik guru. Ini hanya sebagian tugas yang pernah saya buat dan hanya ingin berbagi saja, semoga bermanfaat kalau kurang baik mohon maaf ya ^_^
BAB I
Pendahuluan
1.1     Latar Belakang
Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang mandiri dan mampu mengoptimalisasikan segala aspek minat,  bakat, dan keahliannya melalui suatu proses pembelajaran. Pendidikan dapat dijadikan acuan sejauh mana suatu bangsa telah berkembang, karena pendidikan menggambarkan kualitas dari bangsa tersebut. Tanpa adanya pendidikan maka suatu bangsa tidak akan pernah bisa bertahan di dalamera globalisasi dan era intelektual ini. Dalam pelaksanaan pendidikan pastilah ada pelaku pendidikan yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu yaitu guru.
Guru merupakan pelaksana pendidikan yang sangat penting dalam hal keberhasilan pendidikan itu. Guru Indonesia merupakan insane yang adil, makmur, dan beradab yang berusaha mengabdi untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Guru Indonesia selalu tampil secara professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai hasil dari evaluasi pendidikan
Guru Indonesia merupakan insan yang patut ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.  Peranan guru semakin penting dalam era globalisasi ini, karena hanya dengan bimbingan seorang guru yang professional setiap siswa akan  menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif,dan mampu menjawab segala tantangan zaman, yang merupakan asset terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai calon pemimpin masa depan.
Melihat betapa vitalnya profesi guru dalam pendidikan dan dalam mengembangkan moral bangsa, maka diperlukannlah sebuah standar mutu dan sebuah pedoman yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap guru Indonesia sehingga dalam pelaksanaan profesinya setiap guru dapat menjalankannya dengan professional dan dapat dijadikan panutan bagi setiap lapisan masyarakat, oleh karena itu diperlukan kode etik untuk mengatur itu semua. Kode etik ini akan mengatur segala tingkah laku jabatan profesi guru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan sebagai pendidik-pendidik tunas muda bangsa Indonesia.
1.2     Pembatasan Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut,kami berusaha merumuskan permaslahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya:
1.      Apa yang dimaksud dengan kode etik profesi?
2.      Apa tujuan dan fungsi kode etik profesi?
3.      Apa yang dimaksud dengan kode etik guru Indonesia?
4.      Apa tujuan dan fungsi kode etik Indonesia?
5.      Bagaimana pelaksanaan kode etik Indonesia?
6.      Apa yang dimaksud dengan dewan kehormatan Indonesia?
1.3     Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah:
1.      Untuk memenuhi tugas matakuliah Profesi Kependidikan Jurusan Fisika Universitas Negeri Jakarta tahun 2013.
2.      Untuk memberikan gambaran kepada calon guru Indonesia mengenai pentingnya profesi guru dan landasan moral serta perilaku guru Indonesia yang diatur dalam kode etik guru Indonesia.
3.      Untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kode etik guru Indonesia.
BAB II
Pembahasan
2.1  Kode Etik Profesi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kode Etik terdiri atas dua suku kata yaitu “kode” dan “etik”. Kode adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dsb), kumpulan peraturan yang bersistem, kumpulan prinsip yang bersistem. Sedangkan etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sehingga kode etik diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.
Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. “Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.
Ditinjau dari segi etimologi, pengertian kode etik ini telah dibahas dan dikembangkan oleh beberapa tokoh yang mempunyai jalan fikiran yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya mempunyai pengetian yang sama. Socrates seorang filosof yang hidup di zaman Romawi, yang dianggap sebagai pencetus pertama dari etika yang mana dia telah menguaraikan etika secara ilmu tersusun. Malah sampai sekarang perkembangan etika semakin berkembang, hal ini dapat dirasakan dengan adanya fenomena-fenomena yang realita dalam masyarakat. Menurut Adi Negoro dalam bukunya Ensiklopedi Umum sebagaimana yang dikutip oleh Sudarno, dkk, mengemukakan : Etika berasal dari kata Eticha yang berarti ilmu kesopanan, ilmu kesusilaan. Dan kata Ethica (etika, ethos, adat, budi pekerti, kemanusiaan).
Sehingga secara garis besar pengertian kode etik adalah norma-norma yang harus diperhatikan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan di dalam kehidupan bermasyarakat. kode etik atau kode etik profesi dapat juga diartikan sebagai suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang cukup berat, maka masuk dalam kategori norma hukum atau dengan kata lain Kode Etik sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
2.2  Tujuan Kode Etik Profesi
Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:
a.      Menjunjung tinggi martabat profesi.
Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga sering disebut kode kehormatan.
b.      Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.
Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi kesejahteraan lahir (material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal ini kesejahteraan lahir pada anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin para anggota profesi, Kode Etik umumnya memberi petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
c.       Pedoman berperilaku.
Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi juga dalam kehidupan bermasyarakat.
d.      Untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi.
Tujuan lain Kode Etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Suatu profesi bukanlah dimaksudkan untuk mancari keuntungan bagi diri sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, melainkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Ini berarti, bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak atau menimbulkan malapetaka bagi orang lain dan bagi masyarakat. Sebaliknya, profesi harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat.
e.       Untuk meningkatkan mutu profesi.
Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
f.       Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
Kode etik mewajibkan seluruh anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.
Dari uraian diatas dapat disimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi serta mutu organisasi profesi.
2.3  Fungsi Kode Etik Profesi
Kode etik profesi tersebut merupakan sarana  untuk membantu para pelaksana profesi sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:
a.       Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang   digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
b.      Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
c.       Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.
2.4  Kode Etik Guru Indonesia
Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Atau kode etik guru Indonesia juga bisa diartikan sebagai aturan, tata-susila keguruan yang maksudnya adalah aturan-aturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) dilihat dari segi susila. Kata susila adalah hal yang berkaitan dengan baik dan tidak baik menurut ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. Dalam hal ini kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan-santun dan keadaban. Dengan demikian yang dimaksud dengan Kode Etik Guru Indonesia adalah pedoman/ aturan-aturan/ norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional.
Kode etik guru ini dirumuskan dan ditetapkan dalam kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada Kongres PGRI ke XIII tahun 1873 yang diselenggarakan tanggal 21-25 November 1973 di Jakarta telah menetapkan Kode Etik Guru Indonesia. Sekitar Kongres PGRI 1973 sebuah tim telah membahas, menjajaki dan merumuskan melalaui beberapa tahap dalam forum pertemuan para ahli pendidikan. Mereka berorientasi pada semangat jiwa dan nilai-nilai luhur kepribadian dan budaya bangsa yang tumbuh secara embrioal, kemudian diperbandingkan dengan profesi lain. Sebagai contoh kita mengenal Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Kedoketran, Kode Etik Kehormatan Hakim, Kode Etik Pers (Sapta Prasetya), Sapta Marga ABRI, Tri Brata dan Catur Prasetya Polri dan sebagainya. Kode Etik Guru Indonesia dalam perumusannya/ waktu kelahirannya mengalami 4 (empat) tahap yaitu :
1. Tahap pembahasan/ perumusan (tahun 1971/1973)
2. Tahap pengesahan (kongres XIII, November 1973)
3. Tahap penguraian (kongres XIV, Juni 1979)
4. Tahap penyempurnaan (kongres PGRI XIV, Juli 1989).
Pada tahun 1973 inilah Kode Etik Guru Indonesia dirumuskan oleh PGRI secara yuridis, yang artinya bahwa apabila para guru melakukan pelanggaran atas kode etik maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang akan dijatuhkan tergantung pada berat ringannya pelanggaran tersebut. Tapi yang lebih berat adalah sanksi moral. Sanksi yang akan dikeluarkan itu tentunya tidak salah dijatuhkan secara langsung dijatuhkan, tetapi melalui beberapa tingkatan, yaitu pertama peringatan/teguran, kedua skorsing, dan ketiga tindakan administratif.  Prinsip-prinsip yang ada dalam Kode Etik Guru Indonesia ini selaras dengan prinsip-prinsip azasi “A code ethics for the teaching profession” yang dirumuskan oleh The National Educatioan Association. Di dalam Kongres PGRI mengenai kode etik antara lain disebutkan bahwa pendidikan suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air serta kemanusiaan pada umumnya. Bahwa guru Indonesia berjiwa Pancasila dan UUD 1945 merasa bertanggung jawab atas terwujudnya citacita proklamasi kemerdekaan RI (17-8-1945).
Kode Etik Guru Indonesia merupakan usaha pendidikan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang mutlak diperlukan sebagai sarana yang teratur dan tertib sebagai pedoman yang merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian Kode Etik Guru Indonesia disusun haruslah merupakan sendi dasar norma-norma tertentu dari kode etik tersebut. Sebab dalam falsafah negara itu terkandung maksud dan tujuan dari Negara tersebut. Kode Etik Guru Indonesia harus disusun berdasarkan antara lain kepada:
a.       Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Sebab Pancasila juga merupakan dasar pendidikan dan penganjaran Nasional. Sila-sila dari Pancasila di samping merupakan norma-norma fundamental juga merupakan norma-norma praktis, sila-sila tersebut menyatakan adanya dua macam interaksi antara hubungan secara horizontal (manusia dengan sesama makhluk) dan hubungan secara vertikal (antara manusia dengan Tuhan). Hubungan horizontal tersebut merupakan realisasi dari sila-sila sampai dengan kelima. Sedangkan hubungan vertikal adalah merupakan realisasi dari sila pertama. Pancasila merupakan dasar dari pada Kode Etik Guru Indonesia, yang harus ditanamkan dan menjiwai setiap pendidik dan profesinya baik sebagai manusia, sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
b.      Tujuan Pendidikan dan pengajaran Nasional sesuai dengan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang berbunyi : “Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati yang berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 45.”
Setelah melalui proses yang panjang akhirnya PGRI mampu menyusun kode etik Indonesia yang secara garis besar dibagi dalam Sembilan poin, dan berikut kutipan dari teks pembukaan kode etik guru Indonesia.
“Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut:     
  1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
  2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
  3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
  4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
  5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
  6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengambangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
  7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
  8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
  9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.”
Rumusan Kode Etik Guru Indonesia tersebut di atas adalah masih global sehingga perlu penjabaran secara lebih rinci, yang kemudian dituangkan dalam item-item. Sebagai penjabaran dari Kode Etik Guru Indonesia tersebut adalah sebagai berikut :
1.      Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
Dari pernyataan di atas, kiranya dapat di kelompokkan menjadi dua komponen yaitu bahwa guru berbakti membimbing anak seutuhnya dan guru membimbing anak agar menjadi manusia pembangunan yang ber-pancasila. Yang dimaksud dengan manusia seutuhnya adalah manusia dewasa jasmani dan rohani, selain itu juga mempunyai intelektual, sosial maupun segi-segi lainnya pada pribadi anak didik yang sesuai dengan hakikat pendidikan.24 Sedangkan manusia pembangunan yang ber-pancasila ini dijelaskan dalam Tujuan pendidikan Nasional yaitu tap UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 bahwa, ”Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada bagian yang pertama di atas masih memerlukan perincian lebih lanjut dan karena itu maka teks lengkap dari kode etik guru Indonesia bagian pertama diberi penjelasan sebagai berikut:
Ø  Guru menghormati hak individu dan kepribadian anak didiknya masing-masing.
Ø  Guru berusaha mensukseskan pendidikan yang serasi (jasmaniah dan rohaniah) bagi anak didiknya.
Ø  Guru harus menghayati dan mengamalkan Pancasila.
Ø  Guru dengan bersungguh-sungguh mengintensifkan Pendidikan Moral Pancasila bagi anak didiknya.
Ø  Guru melatih dalam memecahkan masalah-masalah dan membina daya kreasi anak didik agar kelak dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun.
Ø  Guru membantu sekolah di dalam usaha menanamkan pengetahuan, keterampilan kepada anak didik.
2.      Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
Guru harus memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
a.       Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing.
b.      Guru hendaknya luwes dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
c.       Guru memberi pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum tanpa membeda-bedakan jenis dan posisi orang tua muridnya.
Pada kode etik bagian yang kedua di atas diletakkan pada kejujuran profesional. Di sini dapat ditarik garis lurus antara guru kurikulum-anak didik. Sedangkan yang menjadi pokok yang terpenting adalah anak didik, bukan guru dan bukan kurikulum.
3.      Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
Guru megadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk pengalahgunaan.
a.       Komunikasi guru dan anak didik di dalam dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang.
b.      Untuk berhasilnya pendidikan, maka guru harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya masing-masing.
c.       Komunikasi guru ini hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak didik.
Dari penjelasan di atas kiranya jelas bahwa pekerjaan guru adalah menuntut dirinya untuk mengeadakan komunikasi (hubungan) dengan anak didik baiki di dalam dan di luar sekolah serta hubungan dengan orang tuanya, tetapi hubungan itu hanya didasarkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendidikan anak didiknya. Dengan saling memberi informasi, maka gurupun dapat mengetahui latar belakang anak dan kepribadian anak secara menyeluruh sehngga guru dapat menyampaikan bahan pengajaran disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan anak didiknya.
4.      Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
Dalam hal ini ada beberapa yang harus diperhatikan oleh guru terkait pelaksanaan menciptakan lingkungan sekolah dengan baik, diantaranya:
a.       Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak didik betah berada dan belajar di sekolah.
b.      Guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua murid sehingga dapat terjalin pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didik.
c.       Guru senantiasa menerima dengan dada lapang setiap kritik membangun yang disampaikan orang tua murid/masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya.
d.      Pertemuan dengan orang tua murid harus diadakan secara teratur.
5.      Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
Dalam kode etik yang kelima ini guru dapat melakukan hal-hal seperti berikut ini:
a.       Guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi keguruan.
b.      Guru turut menyebarkan program-program pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga sekolah tersebut turut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di tempat itu.
c.       Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai unsure pembaharu bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya.
d.      Guru turut bersama-sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktivitas. Guru mengusahakan terciptanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat bagi kesempurnaan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua murid dan masyarakat.
6.      Guru secara pribadi dan bersama-sama mengambangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
Dalam hal ini guru dapat meningkatkan mutunya melalui beberapa hal diantaranya:
a.       Guru melanjutkan studinya dengan :
1.      Membaca buku-buku.
2.      Mengikuti lokakarya, seminar, gerakan koperasi, dan pertemuan-pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya.
3.      Mengikuti penataran.
4.      Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian.
b.      Guru selalu bicara, bersikap dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya.
Pada bagian di atas, menunjukkan bahwa seorang gurudiharapkan mempunyai sikap yang terbuka terhadap pembaharuan dan peningkatan khususnya pembaharuan dan peningkatan yang berhubungan dengan ilmu yang diajarkan kepada anak didik. Karena itulah diharapkan para guru terus meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya demi kemajuan zaman, yang pada akhirnya akan berguna bagi guru itu sendiri dalam mengajar perkembangan pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Bagi seorang guru yang
merasa bahwa ia sudah menjadi guru dan tidak mau belajar lagi , berarti ia menutup kemungkinan untuk tetap berada dalam profesinya itu dan suatu saat ia akan merasa bahwa ia akan kehilangan fungsinya sebagai guru. Belajar bersama saling memberi dan menerima tukar menukar poengalaman dan ilmu adalah cara yang baik bagi guru-guru, apalagi dengan bertemu teman sejawat untuk saling tukar pikiran dan saling mengemukakan masalahnya masing-masing untuk dipecahkan bersama.
7.      Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan social.
Dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh setiap guru Indonesia, diantarnya:
a.       Guru senantiasa saling bertukar informasi, pendapat, saling menasihati dan bantu-membantu satu sama lainnya, baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam menunaikan tugas profesinya.
b.      Guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menunjang martabat guru baik secara pribadi maupun keseluruhan.
Pada kode etik ini jelas bahwa sesama guru hendaknya saling berkomunikasi yang baik dan saling bantu membantu, saling hormat menghormati, saling tolong menolong dan saling kerjasama. Sesama guru harus dapat menjaga rahasia temannya, jangan sampai selalu menceritakan kejelekan teman-temannya sesama guru dan harus dapat menjaga kewibawaan profesinya.
8.      Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
Untuk melaksanakan kode etik ini ada beberapa yang dapat dilakukan oleh setiap guru Indonesia diantaranya:
a.       Guru menjadi anggota dan membantu organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya.
b.      Guru senantiasa berusaha terciptanya persatuan di antara sesame pengabdi pendidikan
c.       Guru senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap-sikap, ucapan-ucapan, dan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi.
Pada kode etik yang kedelapan di atas, pada pokoknya adalah berkisar pada masalah organisasi profesional keguruan. Kiranya kita semua sependapat bahwa organisasi professional bermaksud meningkatkan profesi anggota-anggotanya. Sehingga dengan adanya organisasi profesi maka angota-anggotanya dapat terpelihara sehingga keseluruhan korps dapat terjaga mutu serta peningkatannya. Dan dengan demikian di samping suatu organisasi profesi penting untuk anggotanya juga penting untuk profesi itu sendiri.
9.      Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.
Dalam hubungannya dengan pemerintah, guru harus melaksanakan segala kebijakan pemerintah dibidang pendidikan dengan cara:
a.       Guru senantiasa tunduk terhadap kebijaksanaan dan ketentuanketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan.
b.      Guru melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdian.
c.       Guru berusaha membantu menyebarkan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan kepada orang tua murid dan masyarakat sekitarnya.
d.      Guru berusaha menunjang terciptanya kepemimpinan pendidikan di lingkungan atau di daerah sebaik-baiknya.
2.5  Tujuan dan Fungsi Kode Etik Indonesia
Setelah kita membahas begitu pentingnya peran guru sehingga dibuatlah kode etik yang mengatur segala tingkah laku guru Indonesia ini, maka sekarang kita perlu mengetahui apa semua tujuan dan fungsi dari dibentuknya kode etik guru Indonesia. Secara umum tujuan kode etik jabatan seorang guru adalah untuk menjamin para guru atau petugas lainnya agar dapatmelaksanakan tugas kependidikan mereka sesuai dengan tuntutan etis dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan secara khusus tujuan Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai berikut :
a.       Menanamkan kesadaran kepada anggotanya bahwa kode etik merupakan produk anggota profesinya yang berlandaskan kepada falsafah Pancasila dan UUD 1945, dan karenanya segala sepak terjang profesinya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
b.      Mewujudkan terciptanya individu-individu profesional di bidang kependidikan yang mampu tampil profesional sesuai dengan kompetensinya (personal, profesional dan sosial).
c.       Membentuk sikap professional di kalangan Tenaga Kependidikan maupun masyarakat umumnya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
d.      Meningkatkan kualitas profesional Tenaga Kependidikan untuk keperluan pengembangan kode etik itu sendiri.
Sedangkan fungsi darikode etik guru Indonesia itu sendiri adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru Indonesia dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarkat. Sedangkan fungsi kode etik guru dalam pembukaan kode etik guru bagian satu pasal 2 ayat 2 adalah “Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.” Dengan demikian, maka Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.
2.6  Pelaksanaan Kode Etik Indonesia
Seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya bahwa sejak tahun 1973 atau saat kongres PGRI XIII kode etik guru Indonesia telah dibuat, namun butuh proses yang tidak sebentar dalam mempersiapkan pelaksanaan kode etik Indonesia ini, butuh waktu yang sangat lama untuk memantapkan PGRI dalam melaksanakan kode etik Indonesia tersebut. Secara runtun dapat dijelaskan bahwa Pertama kali guru ditetapkan sebagai profesi yaitu oleh presiden Indonesia baru pada tahun 2004. Kemudian setelah ditetapkannya guru sebagai profesi maka PGRI sebagai Organisasi profesi guru mulai memperjuangkan Undang-undang guru dan baru disahkan pada akhir tahun 2005. Setelah dasar uundang-undang telah terbentuk waktunya PGRI untuk memantapkan langkahnya dalam melaksanakan kode etik guru Indonesia. Lalu PGRI pada tahun 2008 menyusun dan menetapkan kodeetik yang lebih lengkap dan lebih terperinci sebagai perbaikan atas kode etik yang telah dimiliki sejak tahun 1973. Dalam rentang waktu tersebut PGRI mempersiapkan dan mematangkan segala hal mengenai pelaksanaan kode etik guru Indonesia hingga pada tahun 2011 barulah PGRI bisa merealisasikan pembentukan DKGI, sehingga barulah pada tanggal 1 Januari 2013 kode etik guru mulai dijalankan dan ditegakkan.
Dengan dilaksankannya kode etik guru ini maka semua masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik akan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Sanksi atas pelanggaran kode etik ini sangat beragam mulai dari sanksi ringan seperti pembinaan terhadap guru, pemotongan sementara tunjangan guru, pemotongan gaji, pemberhentian gaji, sampai pemecatan jabatan profesi guru.
Dalam pelaksanaan kode etik guru ini,masyarakat tidak lagi bisa menyalahkan guru atas semua masalah yang berkaitan dengan pendidikan melainkan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kode etik guru tersebut.
2.7  Dewan Kehormatan Guru Indonesia
Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) merupakan perangkat dari PGRI dalam melaksanakan dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 maka mulai berlaku pelaksanaan kode etik guru yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) dimana berlakulah beberapa suplemen antara lain:
1.      Semua pelanggaran guru yang  berhubungan dengan profesi guru (di/dalam kelas, lingkungan sekolah, yang masih ada hubungan dengan/berkaitan dengan hubungan guru-murid – murid-guru, proses berlajar-mengajar, serta hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai hubungan guru-murid – murid-guru), maka harus dilaporkan ke/pada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI)
2.      Perselisihan antara masyarakat dengan guru terkait profesi guru, maka harus dilaporkan ke/pada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).
3.      Jika kesalahan/pelanggaran yang dilakukan guru tak berhubungan dengan  profesi guru, misalnya narkoba, pembunuhan, hingga teroris, atau pelanggaran hukum lainnya, maka polisi langsung memproses tanpa melewati DKGI; DKGI kabupaten – kota.
Selanjutnya, DKGI menjalankan proses penegakan kode etik hingga tahap persidangan; hasil dari persidangan, bisa berujung rekomendasi sanksi berupa sanksi administrasi, kepegawaian, hukum pidana; masing-masing sanksi (kategori ringan, sedang, berat), ditetapkan berdasar keputusan DKGI.  Jika putusan sidang di Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI ) menjatuhkan rekomendasi vonis atau pun sanksi, yang nyata-nyata melanggar hukum (yang berlaku di NKRI), maka diserahkan ke pihak kepolisian selain itu guru juga memiliki hak banding atas putusan tersebut. Sehingga diharapkan guru-guru indonesia dapat lebih meningkatkan keprofesionalannya dan meningkatkan martabat serta kesejahteraannya.
Dalam pelaksanaan KEGI ini ada mekanisme sebelum perkara dilimpahkan kepada DKGI, apabila seorang guru melakukan pelanggaran kode etik maka pelanggaran tersebut harus diselesaikan dalam lingkungan internal sekolah terlebih dahulu melalui pejabat yang berwenang seperti kepala sekolah, kemudian guru yang melakukan pelanggaran akan diberi pembinaan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki sikapnya, apabila dalamkesempatan beberapa kali guru tersebut tidak merubah sikapnya maka pejabat sekolah bisa merekomendasikan perkara tersebut kepada DKGI KOTA/KABUPATEN apabilai tidak terselesaikan maka akan dibawa ke DKGI PROVINSI, dan apabilai tidak terselesaikan maka akan dibawa ke DKGI PUSAT untuk berikutnya akan melakukan persidangan dan akan memberikan rekomendasi vonis yang kemudian diserahkan PGRI sebagai organisasi profesi guru.
Setelah sampai pada PGRI rekomendasi sanksi tersebut akan diputuskan dan diberikan kepada pejabat yang lebih berwenang yaitu pemerintah melalui kepala dinas pendidikan, atau menteri pendidikan untuk kemudian sanksi tersebut dijatuhkan pada guru yang melanggar kode etik tersebut.
Peran dari DKGI disini adalah sebagai pelindung dan pelaksana kode etik guru Indonesia yang meliputi pemberian rekomendasi atas sanksi terkait pelanggaran KEGI oleh guru. Jadi DKGI tidak berwenang memberikan sanksi namun hanya merekomendasikannya saja. Hal ini telah dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan DKGI yang terdapat pada bagian lampiran.
BAB III
Penutup
3.1     Kesimpulan
Kode etik profesi adalah norma yang mengatur segala tingkah laku dari anggota organisasi profesi yang sifatnya mengikat kedalam, fungsinya adalah untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Tujuan dariadanya kode etik profesi  ini adalah Menjunjung tinggi martabat profesi , Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, Pedoman berperilaku, Untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi, Untuk meningkatkan mutu profesi, Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
Kode etik guru indonesia adalah himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru Indonesia dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarkat. Tujuannya adalah Menanamkan kesadaran kepada anggota PGRI, Mewujudkan terciptanya individu-individu profesional di bidang kependidikan yang mampu tampil profesional sesuai dengan kompetensinya (personal, profesional dan sosial), Membentuk sikap professional di kalangan Tenaga Kependidikan, Meningkatkan kualitas profesional Tenaga Kependidikan untuk keperluan pengembangan kode etik itu sendiri.
Pelaksanaan kode etik guru Indonesia dimulai sejak tanggal 1 Januari 2013, yang kemudian akan diawasi, ditegakkan, dan dilaksanakan oleh setiap guru Indonesia, dalam naungan PGRI dan dipantau oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) sebagai pelengkap PGRI.
3.2     Saran
Dalam peranan kita sebagai calon guru maka kita harus memahami kode etik guru Indonesia agar dalam menjalankan tugas sebagai profesi guru nantinya kita berada pada jalur yang benar. Dan untuk setiap guru di Indonesia alangkah bijaknya bila mengetahui, memahami,dan merasa memiliki kode etik dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk masyarakat alangkah bijaknya untuk tidak selelu menyalahkan guru terkait dengan masalah apa yang terjadi disekolah, karena segala norma-norma guru telah diatur dalam kode etik guru Indonesia.

Artikel yang akan dibuat Berikutnya:

Contoh Laporan Manajemen Laboratorium
Contoh Laporan Pengembangan Media Pembelajaran
Contoh Laporan Observasi Sekolah
Makalah Pendidikan
Makalah Keterampilan Mengajar
Makalah Penilaian Pembelajaran SAINS
Makalah Penilaian Kinerja
Makalah Penilaian Project
Makalah Penilaian Berbasis Kelas
Makalah Penilaian Berbasis Discovery
Makalah Penilaian Berbasis Inquary
Makalah Telaah Kurikulum Fisika Sekolah
Contoh RPP Kurikulum 2013
Contoh RPP Kurikulum 2015 
Laporan Fisika Zat Padat
Contoh Proposal Metodologi Penelitian
Makalah Pengembangan Teknologi
Makalah Agama Islam
Makalah Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Makalah Bahasa Indonesia 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved.ARSBLOG.ID | Newsphere by AF themes.